Surat Terbuka: Ironi Kaum "Berilmu" dan Budaya Prank Administratif

Kepada Yth. Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarat

Kementrian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Pertama-tama, izinkan saya mengucapkan "selamat".

Selamat karena Anda berhasil membuat prank yang luar biasa di penghujung tahun 2025 ini. Terima kasih atas kejutan perpanjangan deadline pengusulan penelitian—yang seharusnya ditutup hari ini, 29 Desember 2025 pukul 15.00—menjadi 5 Januari 2026. Pengumuman yang keluar tepat di "ujung tanduk" ini sungguh sebuah mahakarya ketidaktertiban.

Poin tulisan ini bukan soal apakah usulan saya akan diterima atau tidak. Bukan. Ini soal harga diri dan integritas proses.

Tahukah Anda apa yang terjadi di balik layar para pengusul yang taat aturan? Banyak dari kami yang sudah mati-matian "membela-belain" begadang, mengurangi jatah tidur, dan memacu adrenalin di hari-hari terakhir. Kami berpacu dengan waktu, khawatir server down, cemas jaringan bermasalah, demi satu tujuan: Disiplin pada tenggat waktu yang Anda buat sendiri.

Namun, apa balasannya?

Tiba-tiba, di saat kami sudah berdarah-darah menuntaskan kewajiban, Anda dengan entengnya mengulur waktu. Bagi Anda mungkin ini "kebijakan", tapi bagi kami yang taat, ini adalah penghinaan. Anda seolah berkata bahwa menjadi disiplin itu sia-sia, dan menunda-nunda pekerjaan adalah hal yang lumrah.

Mari kita bicara jujur dan sedikit kasar.

Lembaga ini katanya adalah sarang kaum intelektual. Katanya, tempat berkumpulnya orang-orang pintar, bahkan banyak lulusan luar negeri yang gelarnya berderet panjang. Orang-orang yang di sana (di luar negeri) dididik dengan budaya disiplin baja dan sistem yang presisi.

Tapi melihat cara kerja administratif seperti ini, saya jadi bertanya: Di mana letak "otak" dan intelektualitas itu saat diterapkan dalam manajemen?

Maaf, tempat yang katanya diisi orang-orang "berotak" cemerlang ini justru menunjukkan perilaku manajerial yang sangat tidak punya otak. Nol besar dalam empati, nol besar dalam perencanaan.

1. Inkonsistensi yang Memalukan: Anda menuntut proposal penelitian yang sistematis dan disiplin, tapi Anda sendiri sebagai penyelenggara tidak mampu mendisiplinkan jadwal Anda. Ini adalah seleksi administrasi, ujian pertama ketaatan. Bagaimana kami bisa percaya pada kredibilitas seleksi jika panitianya sendiri plin-plan?

2. Melestarikan Budaya Buruk: Dengan memperpanjang waktu secara mendadak, Anda sedang memelihara mentalitas "karet". Anda mengajarkan bahwa "tenang saja, nanti juga diperpanjang". Budaya seperti ini terus berulang dan Anda adalah pelestarinnya.

Sungguh ironis. Di atas kertas, Anda adalah kaum terpelajar. Di lapangan, manajemen Anda tak lebih baik dari amatiran yang gagap jadwal.

Silakan nikmati waktu perpanjangan Anda sampai 5 Januari 2026. Kami yang sudah selesai tepat waktu mungkin dianggap "bodoh" karena terlalu rajin, tapi setidaknya kami masih punya integritas untuk menghargai waktu—sesuatu yang tampaknya barang langka di meja kerja Anda.

Ilusi Kemajuan: Menelanjangi Hubungan Toksik Kita dengan Energi dan Ekonomi Rapuh

 Musibah banjir yang melanda Sumatera Utara, khususnya Kota Medan, baru-baru ini bukan sekadar bencana hidrometeorologi; peristiwa ini adalah sebuah "uji tekanan" yang menampar kesadaran kita akan kerapuhan sistem kehidupan yang kita bangun. Ketika air merendam kota, pasokan listrik terputus dan BBM menjadi langka, kita menyaksikan sebuah kelumpuhan massal.

 Masyarakat panik. Orang-orang seakan kehilangan kemampuan untuk bekerja dan berproduksi seketika itu juga. Antrian mengular panjang di SPBU, warga berdesakan demi seliter bensin, dan kegelapan total di malam hari membekukan aktivitas ekonomi. Realitas di lapangan ini menelanjangi sebuah fakta yang mengerikan: kita tidak memiliki ketahanan. Kebergantungan kita pada listrik dan BBM begitu absolut, sehingga tanpanya, kita kembali ke zaman batu dalam hitungan jam.

 Namun, tragedi yang lebih besar bukanlah banjir itu sendiri, melainkan paradoks di balik energi yang kita perebutkan dalam antrian panjang tersebut. Kita menggantungkan "nyawa" peradaban ini pada Sumber Daya Alam (SDA) yang tidak dapat diperbaharui, yang justru turut menyumbang pada kerusakan iklim pemicu banjir tersebut. Kita sadar sistem ini rapuh, namun anehnya, belum ada usaha yang benar-benar signifikan untuk menghentikan kecanduan ini.

 Mengapa kita seolah berjalan dalam tidur menuju jurang kehancuran? Jawabannya bukan sekadar keterbatasan teknologi, melainkan cengkeraman ekonomi dan ilusi kebijakan yang menyesatkan.

 

Ekonomi Semu dan Mitos Energi Murah

 Faktor utama yang membuat kita enggan berpaling adalah ilusi bahwa energi fosil itu "murah". Ini adalah kebohongan akuntansi terbesar. Harga bensin yang kita antrekan atau listrik yang kita pakai tampak terjangkau hanya karena biaya eksternalitasnya disembunyikan.

 Kita tidak membayar biaya kerusakan hutan, biaya pengobatan penyakit akibat polusi, atau kerugian ekonomi akibat banjir seperti di Medan ini dalam struk pembelian BBM kita. Jika prinsip polluter pays (pencemar membayar) diterapkan, energi fosil akan menjadi sangat mahal. Kita mempertahankan ekonomi semu ini demi kenyamanan sesaat, sembari menumpuk utang ekologis yang kini mulai ditagih oleh alam.

 

Inersia Infrastruktur: Terjebak Masa Lalu

 Lambannya transisi ini juga disebabkan oleh jebakan "biaya hangus" (sunk cost). Kita telah menginvestasikan triliunan untuk infrastruktur energi kotor—kilang minyak, pipa gas, dan PLTU raksasa.

 Para pelaku industri dan pembuat kebijakan enggan meninggalkan investasi ini. Terjadi fenomena path dependence, di mana keputusan hari ini dikunci oleh infrastruktur usang masa lalu. Akibatnya, inovasi terhambat bukan karena tidak layak, tapi karena status quo terlalu menguntungkan bagi segelintir elit, meskipun rakyat yang harus menanggung dampaknya saat bencana datang.

 

Paradoks Kendaraan Listrik: Solusi Kosmetik yang Membuka Luka Baru

 Ketika kritik memuncak, solusi yang ditawarkan sering kali dangkal, seperti "Kendaraan Listrik" (EV). Namun, ini pun menyimpan cacat logika. Jika kita mengisi daya mobil listrik dengan energi dari PLTU batu bara, kita hanya memindahkan polusi dari jalan raya ke cerobong asap pembangkit.

 Lebih parah lagi, EV membawa masalah eksploitasi baru. Baterainya bergantung pada nikel, yang penambangannya sering mengorbankan hutan hujan dan daerah resapan air—yang ironisnya, memperparah risiko banjir itu sendiri. Selain itu, baterai memiliki masa pakai terbatas. Tanpa infrastruktur daur ulang yang siap, kita sedang menabung "bom waktu" limbah beracun di masa depan. Kita hanya beralih dari pecandu minyak menjadi pecandu nikel.

 

Kegagalan Neoliberal: Mengutamakan Kendaraan Pribadi

 Akar dari lambannya pengurangan emisi di sektor transportasi adalah ideologi ekonomi liberal yang dianut negara. Transportasi diperlakukan sebagai komoditas bisnis, bukan hak publik.

 Pemerintah lebih tergiur mendukung industri otomotif pribadi karena perputaran uangnya cepat dan mendongkrak PDB. Penjualan jutaan kendaraan dianggap prestasi, padahal itu adalah kegagalan manajemen ruang. Sebaliknya, transportasi massal (Kereta, Bus) dianaktirikan karena dianggap membebani anggaran.

 Alih-alih investasi besar-besaran untuk transportasi publik yang efisien, negara justru membakar anggaran untuk subsidi BBM—subsidi yang justru menyuburkan kemacetan dan polusi. Ini adalah kebijakan kontradiktif: mensubsidi racun, membiarkan obat penawarnya (transportasi publik) mati suri.

 Simpulan: Pencurian Hak Masa Depan

 Pemandangan banjir di Medan dan antrian BBM adalah mikrokosmos dari masalah global kita. Pola konsumsi energi dan kebijakan ekonomi kita saat ini adalah bentuk *pencurian lintas generasi*. Kita menghabiskan "modal" bumi (SDA tak terbarukan) dan mewariskan "bunga" berupa bencana.

 Perubahan tidak akan terjadi hanya dengan menunggu banjir surut. Perubahan hanya akan terjadi jika kita berani merombak total paradigma ekonomi: dari yang berorientasi pada profit jangka pendek, menjadi ekonomi yang berorientasi pada ketahanan, keberlanjutan, dan kemaslahatan publik.